KEKUATAN HUKUM KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM MASIH LEMAH

                Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework for Climate Change Convention/ UNFCC) di Bali, sepertinya akan membawa angin segar bagi  negara-negara maju yang menandatangani Protokol Kyoto, serta yang peduli terhadap lingkungan. Apalagi negara Australia yang selama ini tidak mau meratifikasi Protokol Kyoto tahun 1997, dan Konvensi Perubahan Iklim Dunia Tahun 1992, kini tampaknya mulai berubah ketika berpindahnya kepemimpinan John Howard kepada Kevin Rudd.

                Konferensi para pihak Coroporate of parties  ke-13 di Bali ini, setidaknya mampu mencapai target Protokol Kyoto, EU yang harus mengurangi emisi CO2 sebesar 5,2 persen dari level tahun 1990, dengan menetapkan target antara tahun 2008-2012. hal ini dimaksudkan agar seluruh negara khususnya negara industri maju segera meratifikasi protokol tersebut sehingga memberikan kekuatan hukum yang legal binding berdasarkan asas Pacta Sunt Servananda.

                 Kita masih belum menjamin apakah  Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali 3 – 14 Desember 2007 dapat membawa perubahan hukum yang aktif, jika pihak negara-negara maju tidak mempunyai sikap yang jelas mengenai pengurangan emisi dan mengatasi pemanasan global.  Namun forum-forum perundingan internasional di Bali ini diselenggarakan agar komitmen bersama yang telah disepakati dalam perjanjian Internasional dapat secara efektif dilaksanakan setiap negara.

                Persoalan dasar ini masih sulit dijawab disebabkan oleh adanya perbedaan antar negara di tingkat internasional, yaitu perbedaan kebijakan dan kepentingan dari tiap negara seperti ekonomi, politik, sosial budana dan sebagainya. Pasalanya dalam United Nations Framework for Climate Change Convention/ UNFCC, diakui adanya prinsip “Common but Differentiated Responbility” yang berarti tanggung jawab bersama dengan kewajiban yang berbeda berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing negara.

                Ada beberapa point yang masih belum mampu berjalan secara efektif dikarenakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu : (1). Keterbatasan data-data teknis mengenai masalah ancaman pemanasan global beserta upaya penanggulangannya, (2) lemahnya hukum internasional tersebut sebagai hukum yang mengatur masalah pemanasan global dimana masih ada tanda tanya mengenai sanksi pelanggaran yang diberikan kepada negara, (3) Kurangnya kesediaan negara untuk mengimplementasikan ketentuan internasional tersebut, ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara melalui peratifikasian protokol Kyoto tahun 1997.

Sementara berdasarkan Article 25 paragraph 1 The 1997 Kyoto Protocol, menyatakan bahwa protokol ini akan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum apabila diratifikasi oleh minimal 55 negara sebagai penyumpang gas rumah kaca dunia dari total 50 persen kontribusi gas rumah kaca yang ada. Kini protokol Kyoto sudah diratifikasi oleh lebih dari 55 negara, namun pelaksanaannya masih belum mencapai sasaran atau target yang diharapkan.

Hambatan lain yang menyebabkan belum tercapainya sasaran atau target dalam protokol   dalam COP-13 di Nusa Dua Bali, diantaranya adanya sikap dari Negara maju, seperti Amerika Serikat yang cenderung menolak dalam komitmen bersama, dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat dunia. Tindakan Amerika hanya bersifat gerakan NIMBY (Not In My Back Yard), mereka hanya bersedia terlibat dalam agenda penyelamatan lingkungan hidup seandainya bahaya konkret telah bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Hambatan lainnya adalah sulitnya memasukan isu lingkungan hidup ke dalam agenda politik. Kehendak politik atau political will secara global sulit dibangun. Dalam pertemuan COP-13 di Nusa Dua Bali, dari 186 Negara ini sepertinya masih bersifat enggan untuk melakukan aksi bersama apabila pelaksanaannya itu bias menimbulkan kerugian bagi Negara mereka sendiri. Padahal dalam prinsip The Principe of Citizen Participation and The Right to a Healthy Environment menjelaskan, semua orang menanggung tanggungjawab perlindungan lingkungan dari ancaman pemanasan global.

Wajar jika Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Wahyudi Wardoyo dalam KOMPAS menyatakan, bahwa ketiga negara Inggris, Australia, dan Jerman sama sekali tidak memberikan komitmen jelas terhadap pelaksanaan REDD (Reduced emissions from deforestation and degradation)

Dikarenakan sistem diplomasi lingkungan hidup dalam taraf internasional terkesan lamban dan banyak membuang waktu, maka rencana aksi dari sistem pelaksanaan plan action yang dilaksanakan secara berkala oleh COP (Conference on the Parties) memang harus dirumuskan untuk diimplementasikan secara konkret. Karena itu pertemuan di Bali ini penting karena akan menjadi pedoman negosiasi untuk menghasilkan perjanjian multilateral pengganti Protokol Kyoto dalam COP-15 di Denmark 2009. Meski isi pertemuan ini masih terkonsentrasi pada soal emisi dan perdagangan karbon, dibandingkan dengan hal-hal substansi penyebabnya.

Sebenarnya ketentuan dalam Protokol Kyoto sudah menjelaskan bahwa setiap Negara harus menurunkan emisi gas rumah kaca dalam level tahun 1990 sebesar 5% selama tahun 2008-2012. Namun untuk mencapai semua itu diperlukan adanya tanggung jawab dari partisipasi setiap Negara untuk saling bekerjasama melalui mekanisme joint implementation project, dimana setiap Negara harus memiliki perhatian mendalam pada mekanisme pendanaan melalui pemberian bantuan dana dari negara-negara maju pada negara-negara berkembang melalui suatu mekanisme di bawah Protokol Kyoto dalam program CDM (Clean Development Mechanism)

                Berdasarkan keterangan di atas, maka perkembangan hukum lingkungan Internasional dalam menanggulangi pemanasan global dapat diarahkan pada prinsip soft law untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukumnya. Hal ini mengingat bahwa masalah pemanasan global terus berlangsung dan merugikan kehidupan di bumi. Masalah pemanasan global masih dalam sistem hipotesis, dimana masih diperlukan adanya kajian ilmiah yang pasti terhadap masalah pemanasan global, untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pemanasan global.  **Sihar Harianja (Produser dan Reporter  JOGJA TV)

Cp. 08156855816

 

                               

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s