Penanganan TKI masih setengah Hati

Ada-ada saja peristiwa yang menimpa TKI di negara lain terutama seperti Malaysia. Kekerasan yang dilakukan sang majikan kepada pembantunya selalu terjadi setiap saat. Seperti yang baru saja terjadi kasus ceriati asal Tegal yang nekat mau melarikan diri dari lantai 15  rumah majikannya. Meski kasus yang terekspos hanya tampak segelintir saja. Padahal kasus seperti ini sudah tidak asing lagi di Malaysia dan menjadi makanan setiap hari bagi kalangan TKI di Malaysia.  Ntah pemerintah tidak mengetahui akan kasus tersebut, serta para TKI yang selalu dikurung oleh majikannya. Namun yang jelas perisitwa seperti ini sudah seharusnya dihentikan secara total, daripada Indonesia akan disibukan lagi dengan kasus kekerasan terhadap TKI, sementara penyelesaian kasus seperti ini dapat memakan waktu bertahun-tahun. Terutama dalam menangani kasus TKI ilegal yang begitu mdauh memasuki negari Jiran ini.

Mengapa negara kita ini tidak menyedarai bahwa Malaysia merupakan negara yang paling krusial pada kasus kekerasan terhadap TKI, bahkan penipuan dalam perekrutan khususnya TKW bukan baru sekali. Kasus ini sudah sering terjadi. Penyebab utama adalah maraknya “pasar gelap” dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Tarif yang diberlakukan di Malaysia pun cukup tinggi, yakni 400 hingga 500 ringgit atau 900 ribu hingga 1,1 juta per kepala.

Kasus TKI juga gudang duit dari pemerintah yang dapat mempersulit pengiriman TKI. Jika menggunakan jasa pengerahan maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai transportasi, serta penerbitan dokumen yang minimal Rp. 5 juta  per orang.

Peluang ini akhirnya mendorong pembentukan jaringan kerja melibatkan berbagai pihkan yang ingin meraih keuntungan. Ada yang khusus merekrut, ada yang khusus mengantar ke kota, lalu diteruskan oleh orang khusus untuk diserahkan kepada mereka yang selalu bertugas di pintu keluar negara, seperti Nunukan, Entikong, dan Tanjung Pinang.  Mereka yang bertugas di pintu keluar negara menjalin khusus dengan aparat intansi teknis terkait, sehingga tidak terjadi pemeriksaan yang ketat. Buktinya banyak TKW yang tengah bekerja di Kuala Lumpur, sama sekali tidak mengantongi visa dan kontrak kerja.

Maraknya kehadirian TKI di malaysia sudah terjadi sejak lama. Saat itu sekitar 150 perusahaan di negara tersebut menderita krisis tenaga kerja. Mereka meminta pemerintah setempat mendatangkan pekerja asing sekitar 3,5 juta orang. Permintaan tersebut dipenuhi pemerintah. Kebijakan bagi masuknya pekerja asing benar-benar dilonggarkan, bahkan gaji yang ditawarkan cukup besar, sehingga Malaysia benar-benar diserbu pekerja asing.

Mengapa Indonesia tidak memanfaatkan pengiriman TKI ke Malaysia  dengan prosedur yang baik, serta Malaysia tidak memiliki rasa prihatin sedikitpun kepada TKI Indonesia? Karena negara Malaysia masih tergantung dengan Indonesia. Mengapa tidak? Kalau dalam sebulan, ratusan ribu TKI yang pulang ini tidak datang lagi ke Malaysia, otomatis perkebunan kelapa sawit akan rusak karena tidak dipupuk, rumput terus meninggi, serangan hama akan semakin gila. Pabrik tidak berjalan dan minyak sawit tak diproduksi. Begitu pun komoditas ikutan lainnya yang selalu berbahan baku minyak sawit. Dampak buruk yang akan dirasakan adalah volume ekspor menurun drastis dan devisa pun akan berkurang.

Memang, fakta telah membuktikan TKI memiliki posisi kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Artinya antara TKI dan masyarakat Malaysia saling membutuhkan, mengisi dan melengkapi. Hubungan keduanya telah menyerupai dua sisi mata uang yang sangat sulit dipisahkan.

Kasus yang menimpa TKI di Malaysia beragam, ada yang disiksa, dan ada pula yang gajinya tidak pernah dibayar majikan selama berbulan-bulan. Biasanya sebelum merekrut, para majikan biasanya terlebih dahulu membayar uang berkisar 6000 riyal-7.500 riyal kepada si agen. Dalam pemikiran majikan uang muak itu sekaligus menjadi gaji bagi TKW atau TKI selama minimal beberapa bulan.   

Nasib TKI memang sangat buruk. Perjalanan mereka dari perekrutan, pengiriman, penempatan hingga pemulangan selalu menjadi sumber rezeki banyak pihak. Uang yang dikirim dari luar negeri juga merupakan pemasukan bagi negara. Namun nyaris tidak satu pihakpun di Indonesia yang secara serius dan konsisten menangani persoalan yang dihadapi TKI secara integratif, konfrehensif, tuntas dan manusiawi.  Malaysia negara paling sulit dalam menyelesaikan permasalahan hukum kasus TKI, bahkan program asuransi bagi TKI belum pernah terselesaikan.

Terkait masalah hukum sebenarnya posisi KBRI dan KJRI selalu dilematis, khususnya dalam menghadapi TKI ilegal. Berdasarkan ketentuan hukum Malaysia, setiap orang atau lembaga yang berada di wilayah tersebut dilarang melindungi pekerja atau pendatang ilegal. Tetapi dengan dalih melindungi warga Indonesia, pemerintah pun proaktif berjuang agar setiap TKI legal dan ilegal diperlakukan manusiawi dan hak-hak mereka jangan sampai diabaikan majikan.

Permasalahnya adalah, akar masalah yang bertebaran di Indonesia sama sekali tidak pernah dibasmi pemerintah. Bahkan pemerintah pun terkesan menyuburkan praktik percaloan dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Upaya bilateral yang selama ini dilakukan tidak berfungsi. Demikian pula menyangkut biaya perlindungan TKI. Padahal, setiap kali hendak dilakukan pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintah selalu memungut 20 dollar per orang untuk biaya perlindungan.

Sungguh menarik memang manuver pemerintah Indonesia yang mau menggugat sejumlah majikan di Malaysia. Dua pelanggaran yang sering diajukan sebagai dasar gugatan adalah tidak membayar gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) dan memperkerjakan TKI ilegal. Ketika mendapatkan cela sedikit saja langsung melakukan tekanan balik, sehingga posisi Indonesia tidak semakin terpuruk dan terbuka peluang dan ruang bernegosiasi.

Apakah langkah itu akan berhasil menjerat majikan nakal? Padahal berdasarkan Undang-Undang Imigrasi Malaysia No.1154 Tahun 2002, majikan yang terbukti mempekerjakan pekerja asing ilegal satu sampai lima orang, diancam hukuman denda 10.000 ringgit per orang, atau hukuman penjara maksimal 12 bulan. Akan tetapi hukum tersebut sepertinya hanya di atas kertas. Dalam prakteknya aturan tersebut nyaris tidak pernah ditegakan. Dari 132 kasus yang melibatkan majikan di Malaysia, baru 16 kasus yang telah diputuskan pengadilan.

Wajar saja seperti wawancara SCTV kepada KBRI dalam kasus ceriati sebelumnya disebutkan bahwa penanganan hukum bagi para majikan yang bermasalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan sejak tahun 2003, KBRI mengajukan 12 majikan ke pengadilan dengan tuduhan tidak membayar gaji TKI ilegal,  tetapi hingga kini penanganan kasus itu masih terkatung-katung. Berkas perkara pun belum diajukan ke pengadilan.   

Selama ini telah banyak TKI ilegal yang menggugat majikan dengan tuduhan tidak membayar gaji. Namun baru pada awal pemeriksaan saja, gugatan itu sudah dimentahkan penyidik. Alasannya penggugat adalah pekerja asing tanpa izin, sehingga tidak bisa dilindungi oleh hukum Malaysia. Menuntuk para majikan tidak semudah yang dibayangkan. Saat pertama kali diperiksa, para penyidik langsung meminta paspor, visa kerja, surat perjanjian kerja dan dokumen lain seperti disyaratkan bagi pekerja asing. Jika tidak dapat menunjukan, maka gugatannya langsung digugurkan.  

Melihat kenyataan ini maka siapa yang bersalah? Sepintas dapat dikatakan para TKI yang salah, sebab sekalipun berstatus ilegal, tetap ia bersedia dikirim ke luar negeri. Namun yang paling bersalah adalah aparat instansi terkait yang tidak pernah serius dalam bertindak, sehingga memungkinkan TKW untuk menoreh noda di negeri Jiran. Eksekutif, Legislatif  dan yudikatif merupakan kelompok yang bertanggungjawab terhadap berbagai kasus yang menimpa TKI, baik sejak perekrutan hingga bekerja di luar negeri.

Rapat-rapat yang digelar pemerintah nyaris tidak terdengar membahas sekaligus mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan akar masalah TKI ilegal secara tuntas dan menyeluruh. Padahal, bukan rahasia lagi sekitar 90 persen dari sumber pemicu terjadinya TKI ilegal tersebar di Indonesia.

Kasus-kasus ini telah terjadi bertahun-tahun, termasuk saat pernah ditangani Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla swaktu masih menjadi menteri, tetapi tidak pernah tertuntaskan. Kini, dengan kekuasaan yang dimiliki semakin besar dari kedua figur tersebut apakah penderitaan TKI akan teratasi, termasuk penindakan terhadap oknum pelaku usaha dan aparat pemerintah yang nakal? Kita tunggu saja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s